Berikut ini yaitu berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Download file PDF.
 |
| Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota |
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota
Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota:
Menimbang:
PERATURANKEPALA PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN2017
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 wacana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 wacana Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan kabupaten/kota;
b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a, perlu memutuskan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional wacana Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 wacana Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 wacana Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 wacana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 wacana Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 wacana Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 wacana Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 wacana Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 wacana Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
- Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 wacana Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 wacana Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001perihal Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA.
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar masukana dan pramasukana perpustakaan;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan f. standar pengelolaan perpustakaan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
1. Ruang lingkup
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota ini mencakup standar koleksi, masukana pramasukana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada Perpustakaan umum di tingkat kabupaten/kota.
2. Istilah dan Definisi
Pasal 1
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 2
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup beberapa aspek:a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar masukana dan pramasukana perpustakaan;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan f. standar pengelolaan perpustakaan.
Pasal 3
Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan kabupaten/kota wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA
1. Ruang lingkup
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota ini mencakup standar koleksi, masukana pramasukana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada Perpustakaan umum di tingkat kabupaten/kota.
2. Istilah dan Definisi
a. Perpustakaan
Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.
b. Perpustakaan Kabupaten/Kota
Perpustakaan tempat yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota.
c. Cacah ulang (stock opname)
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan biar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta sanggup mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
d. Kerja sama perpustakaan
Kegiatan memanfaatkan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.
e. Koleksi perpustakaan
Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam banyak sekali media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
f. Pelayanan pemustaka
Pelayanan yang pribadi bekerjasama dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
g. Pelayanan teknis
Pelayanan yang tidak pribadi bekerjasama dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan materi perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca.
h. Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup beberapa aspek pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
i. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau forum yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
j. Pustakawan
Seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau petes kepustakawanan serta mempunyai kiprah dan tanggung tanggapan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
k. Tenaga teknis
Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan kiprah pokok dan fungsi perpustakaan.
3. Koleksi perpustakaan
1) Koleksi perpustakaan Kabupaten/kota diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
2) Perpustakaan mempunyai jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari banyak sekali disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi menurut tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, ibarat kebutuhan penyandang cacat.
4) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
a. Jenis koleksi
Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik.
1) Karya tulis terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip.
2) Karya cetak terdiri dari buku dan terbitan berkala.
3) Karya rekam terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara.
4) Karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
b. Koleksi per kapita
Jumlah judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe C paling sedikit: 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit : 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit: 7.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota 0,025 per kapita per tahun.
c. Kemutakhiran koleksi
Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
d. Pengembangan koleksi
1) Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang harus ditinjau paling usang setiap4 (empat) tahun sekali.
2) Kebijakan pengembangan koleksi mencakup beberapa aspekseleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan materi perpustakaan.
3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang diputuskan oleh kepala perpustakaan
4) Dalam pengembangan koleksi setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
5) Pengembangan koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.
6) Perpustakaan melaksanakan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
e. Pengadaan materi perpustakaan
Perpustakaan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan:
a. jumlah penduduk hingga dengan 200.000 alokasi anggaran paling sedikit Rp. 500.000.000 per tahun;
b. jumlah penduduk > 200.000 alokasi anggaran @Rp. 2500.- per kapita per tahun.
f. Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pengolahan materi perpustakaan dilakukan menurut sistem yang baku.
g. Pelestarian Koleksi Perpustakaan
1) Pemeliharaan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melaksanakan pemeliharaan terhadapkoleksi secara berkala.
2) Perbaikan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melaksanakan perbaikan koleksi perpustakaan yang mengalami kerusakan.
4. Sarana dan Pramasukana
Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.
b. Perpustakaan Kabupaten/Kota
Perpustakaan tempat yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota.
c. Cacah ulang (stock opname)
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan biar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta sanggup mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
d. Kerja sama perpustakaan
Kegiatan memanfaatkan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.
e. Koleksi perpustakaan
Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam banyak sekali media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
f. Pelayanan pemustaka
Pelayanan yang pribadi bekerjasama dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
g. Pelayanan teknis
Pelayanan yang tidak pribadi bekerjasama dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan materi perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca.
h. Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup beberapa aspek pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
i. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau forum yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
j. Pustakawan
Seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau petes kepustakawanan serta mempunyai kiprah dan tanggung tanggapan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
k. Tenaga teknis
Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan kiprah pokok dan fungsi perpustakaan.
3. Koleksi perpustakaan
1) Koleksi perpustakaan Kabupaten/kota diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
2) Perpustakaan mempunyai jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari banyak sekali disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi menurut tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, ibarat kebutuhan penyandang cacat.
4) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
a. Jenis koleksi
Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota diubahsuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik.
1) Karya tulis terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip.
2) Karya cetak terdiri dari buku dan terbitan berkala.
3) Karya rekam terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara.
4) Karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
b. Koleksi per kapita
Jumlah judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe C paling sedikit: 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit : 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit: 7.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota 0,025 per kapita per tahun.
c. Kemutakhiran koleksi
Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
d. Pengembangan koleksi
1) Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang harus ditinjau paling usang setiap4 (empat) tahun sekali.
2) Kebijakan pengembangan koleksi mencakup beberapa aspekseleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan materi perpustakaan.
3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang diputuskan oleh kepala perpustakaan
4) Dalam pengembangan koleksi setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
5) Pengembangan koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.
6) Perpustakaan melaksanakan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
e. Pengadaan materi perpustakaan
Perpustakaan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan:
a. jumlah penduduk hingga dengan 200.000 alokasi anggaran paling sedikit Rp. 500.000.000 per tahun;
b. jumlah penduduk > 200.000 alokasi anggaran @Rp. 2500.- per kapita per tahun.
f. Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pengolahan materi perpustakaan dilakukan menurut sistem yang baku.
g. Pelestarian Koleksi Perpustakaan
1) Pemeliharaan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melaksanakan pemeliharaan terhadapkoleksi secara berkala.
2) Perbaikan koleksi perpustakaan; Perpustakaan melaksanakan perbaikan koleksi perpustakaan yang mengalami kerusakan.
4. Sarana dan Pramasukana
a. Lokasi/lahan
1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan simpel dijangkau masyarakat; dan
2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemda Kabupaten/Kota dengan status aturan yang jelas.
b. Gedung
1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 0,008 m2 per kapita dan bersifat permguan yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
2) Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
3) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
c. Ruang perpustakaan
1) Ruang perpustakaan paling sedikit mempunyai area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
2) Setiapperpustakaan wajib mempunyai masukana ruang penyimpanan koleksi, terusan informasi, dan masukana pelayanan perpustakaan.
3) masukana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan materi perpustakaan yang dimiliki.
d. Sarana perpustakaan
1) Sarana terusan informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan masukana temu kembali materi perpustakaan dan informasi.
2) Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.seperti diberikut:
5. Pelayanan perpustakaan
1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan simpel dijangkau masyarakat; dan
2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemda Kabupaten/Kota dengan status aturan yang jelas.
b. Gedung
1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 0,008 m2 per kapita dan bersifat permguan yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
2) Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
3) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
c. Ruang perpustakaan
1) Ruang perpustakaan paling sedikit mempunyai area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
2) Setiapperpustakaan wajib mempunyai masukana ruang penyimpanan koleksi, terusan informasi, dan masukana pelayanan perpustakaan.
3) masukana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan materi perpustakaan yang dimiliki.
d. Sarana perpustakaan
1) Sarana terusan informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan masukana temu kembali materi perpustakaan dan informasi.
2) Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.seperti diberikut:
- Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang acara memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas bangku dan meja baca pengunjung, bangku dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
- Perabot penyimpanan 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang sanggup dikunci.
- Peralatan multimedia 1 set/perpustakaan Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan materi pustaka yaitu sketsa klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.
5. Pelayanan perpustakaan
a. Jenis pelayanan
1) Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
2) Pelayanan teknis mencakup beberapa aspekpengadaan dan pengolahan materi perpustakaan.
3) Pelayanan pemustaka mencakup beberapa aspek pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
b. Jumlah jam pelayanan
Jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari dan sanggup ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
c. Kerja sama perpustakaan
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota membangun dan menyebarkan kerjasama antar perpustakaan dan kerjasama dengan instansi lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan.
2) Bentuk-bentuk kolaborasi perpustakaan berupa memanfaatkan bersama sumber daya perpustakaan.
d. Keanggotaan perpustakaan
Jumlah anggota perpustakaan paling sedikit 2% dari jumlah penduduk kabupaten/kota.
1) Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
2) Pelayanan teknis mencakup beberapa aspekpengadaan dan pengolahan materi perpustakaan.
3) Pelayanan pemustaka mencakup beberapa aspek pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
b. Jumlah jam pelayanan
Jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari dan sanggup ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
c. Kerja sama perpustakaan
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota membangun dan menyebarkan kerjasama antar perpustakaan dan kerjasama dengan instansi lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan.
2) Bentuk-bentuk kolaborasi perpustakaan berupa memanfaatkan bersama sumber daya perpustakaan.
d. Keanggotaan perpustakaan
Jumlah anggota perpustakaan paling sedikit 2% dari jumlah penduduk kabupaten/kota.
e. Kunjungan Perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun.
f. Sirkulasi (pinjaman) per kapita
Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman)koleksi paling sedikit 0.125 dari keseluruhan koleksi.
g. Kepuasan pemustaka
Perpustakaan melaksanakan survey kepuasan pemustaka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil paling sedikit 60% pemustaka menyatakan puas.
6. Tenaga Perpustakaan
Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
a. Kualifikasi kepala perpustakaan
Kepala perpustakaan berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, Kepala Perpustakaan sanggup diangkat dari tenaga hebat dalam bidang perpustakaan.
b. Kualifikasi pustakawan
Pustakawan mempunyai kualifikasi akademik paling rendah Diploma II (D.II) bidang perpustakaan.
c. Kualifikasi tenaga teknis perpustakaan
1) Tenaga teknis perpustakaan ialah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
2) Tenaga teknis antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya.
d. Jumlah tenaga
Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling sedikit 1 (satu) orang per 25.000 penduduk Kabupaten/Kota.
e. Jumlah tenaga berkualifikasi
Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75.000 penduduk Kabupaten/Kota.
7. Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan perpustakaan
1) Penyelenggaran perpustakaan mempunyai koleksi, masukana dan pramasukana, layanan, tenaga serta anggaran.
2) Perpustakaan Kabupaten/Kota dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Daerah.
3) Penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada sistem nasional perpustakaan.
b. Struktur organisasi
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota ialah satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
2) Struktur organisasi Perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 tahun 2016 wacana Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.
8. Pengelolaan Perpustakaan
Pengelolaan perpustakaan mencakup beberapa aspek acara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun.
f. Sirkulasi (pinjaman) per kapita
Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman)koleksi paling sedikit 0.125 dari keseluruhan koleksi.
g. Kepuasan pemustaka
Perpustakaan melaksanakan survey kepuasan pemustaka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil paling sedikit 60% pemustaka menyatakan puas.
6. Tenaga Perpustakaan
Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
a. Kualifikasi kepala perpustakaan
Kepala perpustakaan berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, Kepala Perpustakaan sanggup diangkat dari tenaga hebat dalam bidang perpustakaan.
b. Kualifikasi pustakawan
Pustakawan mempunyai kualifikasi akademik paling rendah Diploma II (D.II) bidang perpustakaan.
c. Kualifikasi tenaga teknis perpustakaan
1) Tenaga teknis perpustakaan ialah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
2) Tenaga teknis antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya.
d. Jumlah tenaga
Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling sedikit 1 (satu) orang per 25.000 penduduk Kabupaten/Kota.
e. Jumlah tenaga berkualifikasi
Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75.000 penduduk Kabupaten/Kota.
7. Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan perpustakaan
1) Penyelenggaran perpustakaan mempunyai koleksi, masukana dan pramasukana, layanan, tenaga serta anggaran.
2) Perpustakaan Kabupaten/Kota dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Daerah.
3) Penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada sistem nasional perpustakaan.
b. Struktur organisasi
1) Perpustakaan Kabupaten/Kota ialah satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
2) Struktur organisasi Perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 tahun 2016 wacana Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.
8. Pengelolaan Perpustakaan
Pengelolaan perpustakaan mencakup beberapa aspek acara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
a. Perencanaan
1) Perencanaan mencakup planning strategis, planning kerja dan planning kerja tahunan.
2) Rencana strategis dan planning kerja disusun oleh perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Rencana strategis dan agenda kerja tahunan disetujui dan diputuskan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.
4) Perpustakaan menyusun planning strategis (renstra) yang dijabarkan dalam planning kerja jangka pendek dan planning jangka menengah.
b. Pelaksanaan
1) Perpustakaan menerapkan prinsipmanajemen yang mencakup beberapa aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran.
2) Perpustakaan menerapkan sistem administrasi yang berbasis mutu.
c. Pengawasan
1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan forum perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Evaluasi terhadap forum dan agenda perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.
d. Pelaporan
1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.
2) Pelaporan dibuat secara terpola dengan mengacu pada kiprah dan fungsi perpustakaan.
3) Pelaporan berfungsi sebagai materi penilaian penyelenggaraan perpustakaan.
1) Perencanaan mencakup planning strategis, planning kerja dan planning kerja tahunan.
2) Rencana strategis dan planning kerja disusun oleh perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Rencana strategis dan agenda kerja tahunan disetujui dan diputuskan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.
4) Perpustakaan menyusun planning strategis (renstra) yang dijabarkan dalam planning kerja jangka pendek dan planning jangka menengah.
b. Pelaksanaan
1) Perpustakaan menerapkan prinsipmanajemen yang mencakup beberapa aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran.
2) Perpustakaan menerapkan sistem administrasi yang berbasis mutu.
c. Pengawasan
1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan forum perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Evaluasi terhadap forum dan agenda perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.
d. Pelaporan
1) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.
2) Pelaporan dibuat secara terpola dengan mengacu pada kiprah dan fungsi perpustakaan.
3) Pelaporan berfungsi sebagai materi penilaian penyelenggaraan perpustakaan.
e. Anggaran
1) Perpustakaan menyusun planning anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan kiprah dan perpustakaan.
2) Penyusunan anggaran mengacu pada planning strategis dan planning kerja/program kerja perpustakaan.
3) Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4) Anggaran perpustakaan sanggup diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
5) Kepala perpustakaan bertanggungjawaban terhadappengusulan, pengelolaan, dan penerapan anggaran.
KEPALA PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO
1) Perpustakaan menyusun planning anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan kiprah dan perpustakaan.
2) Penyusunan anggaran mengacu pada planning strategis dan planning kerja/program kerja perpustakaan.
3) Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4) Anggaran perpustakaan sanggup diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
5) Kepala perpustakaan bertanggungjawaban terhadappengusulan, pengelolaan, dan penerapan anggaran.
KEPALA PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO
Download Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota
Selengkapnya terkena susunan dan isi berkas Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota
Download File:
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.pdf
Lihat juga:
Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
Standar Nasional Perpustakaan Desa - Kelurahan
Standar Nasional Perpustakaan Khusus
Demikian yang sanggup kami sampaikan terkena keterangan berkas dan share file Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Semoga sanggup bermanfaa.
Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten - Kota
Reviewed by informasi populer
on
Juli 18, 2018
Rating:
Reviewed by informasi populer
on
Juli 18, 2018
Rating:
