Peraturan Pemerintah Pp Nomor 20 Tahun 2018 Ihwal Sumbangan Thr (Tunjangan Hari Raya) Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Forum Nonstruktural

Berikut ini yaitu berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Download file format PDF.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS yaitu forum selain kementerian atau forum pemerintah nonkementerian yang dibuat dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pejabat yang mempunyai kewenangan yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LNS yang bersangkutan.

Pasal 2

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS didiberikan tuntidakboleh hari raya.

Pasal 3

(1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Ketua/Kepala;

b. Wakil Ketua/Wakil Kepala;

c. Sekretaris; dan/atau d. Anggota,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai diberikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. sudah melakukan kiprah pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun semenjak pengangkatan/ penanhadiranan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;

c. pendanaan belanja pegawainya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

d. diangkat oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan atau sudah menanhadirani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

(3) LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya didiberikan tuntidakboleh hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diputuskan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

(1) Tuntidakboleh hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkena penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal penghasilan bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari bemasukan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini maka tuntidakboleh hari raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 5

(1) Pemdiberian tuntidakboleh hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal pemdiberian tuntidakboleh hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sanggup dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran sanggup dilakukan pada bulan-bulan diberikutnya.

Pasal 6

(1) Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan mendapatkan lebih dari satu tuntidakboleh hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan lebih dari satu tuntidakboleh hari raya, kepada yang bersangkutan didiberikan salah satu tuntidakboleh hari raya yang jumlahnya lebih besar.

(3) Apabila pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS mendapatkan lebih dari satu tuntidakboleh hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut ialah utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Ketentuan terkena teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd

JOKO WIDODO

Download Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Selengkapnya terkena susunan dan isi berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Download File:

PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.pdf

Demikian yang sanggup kami sampaikan terkena keterangan berkas dan share file Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pemdiberian THR (Tuntidakboleh Hari Raya) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Semoga sanggup bermanfaa.