Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Wacana Sistem Perbukuan

Berikut ini ialah berkas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Download file format PDF.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbukuan ialah tata kelola perbukuan yang sanggup dipertanggungjawabankan secara menyeluruh dan terpadu, yang meliputi beberapa aspek pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penerapan, penyediaan, dan pengawasan buku.
2. Buku ialah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3. Naskah Buku ialah draf karya tulis dan/ atau karya gambar yang memuat bab awal, bab isi, dan bab akhir.
4. Literasi ialah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang sanggup mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
5. Penulis ialah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
6. Penulisan ialah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa goresan pena dan/ atau bahasa gambar.
7. Penerjemah ialah setiap orang yang melaksanakan penerjemahan.
8. Penerjemahan ialah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
9. Terjemahan ialah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
10. Penyadur ialah setiap orang yang melaksanakan penyaduran.
11. Penyaduran ialah penggubahan yang diadaptasi dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah dongeng atau mengubah bentuk penyajian.
12. Saduran ialah hasil gubahan yang diadaptasi dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah dongeng atau mengubah bentuk penyajian.
13. Editor ialah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.
14. Desainer ialah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
15. Ilustrator ialah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bab isi Buku dan kover Buku.
16. Ilustrasi ialah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/ atau peta untuk memperkaya, mempergampang, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
17. Pencetak ialah forum pemerintah atau forum swasta yang menyelenggarakan aktivitas pencetakan Buku.
18. Pencetakan ialah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba hingga menjadi Buku. 
19. Pengembang Buku Elektronik ialah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/ atau membuat buku elektronik.
20. Penerbit ialah forum pemerintah atau forum swasta yang menyelenggarakan aktivitas penerbitan Buku.
21. Penerbitan ialah seluruh proses aktivitas yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
22. Toko Buku ialah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
23. Buku Bermutu ialah Buku yang memenuhi standar mutu yang meliputi beberapa aspek isi, penyajian, desain, dan grafika.
24. Pendistribusian ialah rangkaian aktivitas penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit hingga kepada pengguna.
25. Penggunaan ialah aktivitas yang berkaitan dengan memanfaatkan Buku.
26. Penyediaan ialah aktivitas yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
27. Setiap Orang ialah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau tubuh usaha, baik yang berbadan aturan maupun tidak berbadan hukum.
28. Pemerintah Pusat ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dimenolong oleh Wapres dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah ialah kepala tempat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tempat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tempat otonom.
30. Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1) Sistem Perbukuan diselenggarakan menurut Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

a. ke binekaan;

b. kebangsaan;

c. kebersamaan;

d. profesionalisme;

e. keterpaduan;

f. kenusantaraan;

g. keadilan;

h. partisipasi masyarakat;

i. kegotongroyongan; dan

j. kebebasbiasan. 

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan huruf bangsa melalui training Sistem Perbukuan;

b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;

c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh masyarakat negara Indonesia; dan

d. meningkatkan tugas pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

(1) Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.

(2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah karya tulis yang berupa teks, gambar, atau adonan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.

(3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau adonan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam ben tuk elektronik.

Pasal 6

(1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. 

(2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Buku yang dipakai dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

(3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung balasan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.

(5) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.

(6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah buku pelajaran yang wajib dipakai dalam pembelajaran menurut kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.

(7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat menurut kurikulum yang berlaku dan sudah mendapat legalisasi dari Pemerintah Pusat.

(8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah jenis Buku di luar buku pendidikan.

(9) Ketentuan lebih lanjut terkena buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Buku meliputi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Selengkapnya terkena susunan dan isi berkas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download File:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.pdf

Sumber:
http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/produkhukum/1892/detail

Demikian yang bisa kami sampaikan terkena keterangan berkas dan share file Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Semoga bisa bermanfaa.